Ternyata, Besarnya potensi serta banyaknya investor di Ketapang ternyata tak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 tingkat kemiskinan absolut di kabupaten yang kaya akan hasil tambang ini mencapai Rp 13,67 persen. Lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Kalbar yang mencapai 9,02 persen.
“Miskin absolut itu ukurannya jelas. Miskin absolut itu kemampuan makan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Ditambah konsumsi nonmakanan, seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga dihitung sekitar Rp 235 ribu. Makanya di Ketapang ini masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Hadi Santoso, Kepala BPS Ketapang kepada wartawan usai lokakarya penanggulangan kemiskinan di Ketapang, kemarin.
Dikatakannya, standar untuk kemiskinan relatif adalah standar BPS yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Berbeda dengan standar kemiskinan relatif yang menggunakan standar berbeda sesuai dengan peneliti. Karena itu, kemiskinan relatif juga tak pernah selesai.
“Misalnya, pegawai golongan II A dikatakan miskin kalau belum punya mobil. Jadi yang tidak punya mobil dikatakan miskin. Itu relatif,” ujarnya.
Tingginya angka kemiskinan absolut di Ketapang diakui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang Mahyudin. Meski setiap tahunnya ada kecenderungan menurun.
Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ketapang, namun nyatanya hingga sekarang angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Ketapang masih terbilang tinggi. “Sesuai data BPS Ketapang, kondisi masyarakat miskin di daerah ini selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung menurun,” katanya.
Ia merinci tahun 2008, angka kemiskinan di Ketapang sebesar 15,21 persen dan di tahun 2010 kondisi kemiskinan menjadi 13,67 persen. Walau ada penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Namun tetap saja angka kemiskinan Ketapang tergolong masih cukup tinggi, karena melebihi angka kemiskinan Kalimantan Barat secara keseluruhan yang hanya berkisar 9,02 persen.
“Inilah kenyataannya. Agar angka kemiskinan di Ketapang bisa ditekan dituntut kerja keras dan bahu-membahu semua pihak dalam upaya mengejar target penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 7,5 persen pada tahun 2015 mendatang, “ujarnya.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ketapang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ia juga mengaku pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Ketapang melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor 584 Tahun 2010.
Tim yang diketuai wakil bupati yang akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang. “Program penanggulangan kemiskinan yang akan terus digalakkan sejak tahun 2011, seperti program bantuan dan perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil menengah dan program pro rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, semua upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan baik asal semua instansi terkait dapat saling meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Mengintegrasikan seluruh tim pengelola program penanggulangan kemiskinan ke dalam satu wadah TKPK Kabupaten Ketapang.
“Merefleksikan pencapaian program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Ketapang serta meningkatkan sinergitas berbagai program penanggulangan kemiskinan,” tuntasnya.
Sources:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar