Jumat, 06 Januari 2012

Laporan Selama Menjadi Account Officer

Perjuangan mencari nasabah dalam beberapa minggu terakhir ini telah menuai kesan yang tak akan terlupa. Bagaimana tidak, dengan keyakinan dan semangat yang kuat, terus saja memasang muka dengan senyuman khas, yang dapat menimbulkan rasa 'ramah' bagi setiap orang terutama target yang sudah ditetapkan sebagai calon nasabah bagi Baitul Qirad Darul Mizan.

Ya, dari sedikit ulasan di atas, saya bernama Bobby Satria R. mahasiswa semester 3 ekonomi pembangunan unsyiah, mendapatkan tugas yang cukup menantang dari dosen mata kuliah Micro Finance yaitu Dr. Iskandarsyah, S.E, MM. Tugas itu bernama Account Officer, yang tidak lain mencari nasabah-nasabah bagi Baitul Qirad Darul Mizan.

Jangan anggap mudah, mencari nasabah bagi Baitul Qirad Darul Mizan, cukup sulit. senyum saja tidak cukup, namun ada hal lain yang harus diperhatikan ketika menjadi seorang Account Officer, yaitu:
- Percaya diri
- Keberanian
- Bisa Menjelaskan, apa itu BQ Darul Mizan
- Bersikap Ramah, yang membuat calon nasabah percaya pada kita.

Alhamdulillah, dari strategi-strategi di atas, setidaknya saya telah mendapatkan 5 orang nasabah, berikut nama nasabah-nasabah tersebut:
1. Wahyu Rinal, Jenis Tabungan: Mizan Tamita, Saldo Awal: Rp 10.000
2. Dina Eliana, Jenis Tabungan: Mizan Tamita, Saldo Awal: Rp 10.000
3. Samsul Bahri, Jenis Tabungan: Mizan Tamita, Saldo Awal: Rp 10.000
4. Bobby Satria R, Jenis Tabungan: Mizan Tamita, Saldo Awal: Rp 10.000
5. Al Yuda Suci Pratama, Jenis Tabungan: Mizan Tamita, Saldo Awal: Rp 10.000

Data mengenai nasabah-nasabah diatas, telah di approve oleh, BQ Darul Mizan.

Selain mendapatkan sedikit kesulitan, yang salah satunya adalah sering ditolak oleh calon-calon nasabah tersebut, namun disini saya mendapatkan suatu pelajaran berharga, bahwasannya ketika kita mau dan ingin untuk berusaha, insyaallah, kita bisa menyelesaikan hal yang kita anggap sulit sekalipun. selalu ada jalan, untuk bisa berhasil, jadi jangan pesimis dan patah semangat, karena semuanya tergantung pada diri kita masing-masing

Demikianlah, laporan saya selama menjadi Account Officer, semoga saja, ilmu yang saya dapatkan dari tugas tersebut, bisa bermanfaat bagi saya kelak, amin.

13,67 Persen Penduduk Ketapang Miskin Absolut (Tugas Review)


Ternyata, Besarnya potensi serta banyaknya investor di Ketapang ternyata tak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 tingkat kemiskinan absolut di kabupaten yang kaya akan hasil tambang ini mencapai Rp 13,67 persen. Lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Kalbar yang mencapai 9,02 persen.
“Miskin absolut itu ukurannya jelas. Miskin absolut itu kemampuan makan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Ditambah konsumsi nonmakanan, seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga dihitung sekitar Rp 235 ribu. Makanya di Ketapang ini masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Hadi Santoso, Kepala BPS Ketapang kepada wartawan usai lokakarya penanggulangan kemiskinan di Ketapang, kemarin.
Dikatakannya, standar untuk kemiskinan relatif adalah standar BPS yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Berbeda dengan standar kemiskinan relatif yang menggunakan standar berbeda sesuai dengan peneliti. Karena itu, kemiskinan relatif juga tak pernah selesai.
“Misalnya, pegawai golongan II A dikatakan miskin kalau belum punya mobil. Jadi yang tidak punya mobil dikatakan miskin. Itu relatif,” ujarnya.
Tingginya angka kemiskinan absolut di Ketapang diakui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ketapang Mahyudin. Meski setiap tahunnya ada kecenderungan menurun.
Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ketapang, namun nyatanya hingga sekarang angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Ketapang masih terbilang tinggi. “Sesuai data BPS Ketapang, kondisi masyarakat miskin di daerah ini selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung menurun,” katanya.
Ia merinci tahun 2008, angka kemiskinan di Ketapang sebesar 15,21 persen dan di tahun 2010 kondisi kemiskinan menjadi 13,67 persen. Walau ada penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Namun tetap saja angka kemiskinan Ketapang tergolong masih cukup tinggi, karena melebihi angka kemiskinan Kalimantan Barat secara keseluruhan yang hanya berkisar 9,02 persen.
“Inilah kenyataannya. Agar angka kemiskinan di Ketapang bisa ditekan dituntut kerja keras dan bahu-membahu semua pihak dalam upaya mengejar target penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 7,5 persen pada tahun 2015 mendatang, “ujarnya.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ketapang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ia juga mengaku pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Ketapang melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor 584 Tahun 2010.
Tim yang diketuai wakil bupati yang akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang. “Program penanggulangan kemiskinan yang akan terus digalakkan sejak tahun 2011, seperti program bantuan dan perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil menengah dan program pro rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, semua upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan baik asal semua instansi terkait dapat saling meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Mengintegrasikan seluruh tim pengelola program penanggulangan kemiskinan ke dalam satu wadah TKPK Kabupaten Ketapang.
“Merefleksikan pencapaian program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Ketapang serta meningkatkan sinergitas berbagai program penanggulangan kemiskinan,” tuntasnya.

Sources:

Selasa, 03 Januari 2012

Masril Koto: Pendiri Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani dan Konsultan Perusahaan Belanda yang Tidak Lulus SD


Masril Koto adalah pendobrak kebekuan fungsi intermediasi industri perbankan di bidang pertanian. Bersama para rekannya, petani yang tak tamat sekolah dasar itu mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 2007.
LKMA Prima Tani di Nagari Koto Tinggi itu menjadi cikal bakal program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) nasional. Kini, lebih dari 300 unit LKMA telah berdiri di seantero Sumbar atas dorongannya.
Setiap hari, Masril berkeliling ke beberapa wilayah Sumbar dengan sepeda motor keluaran tahun 1997, yang disebutnya suka ”agak berulah sedikit” hingga kadang masuk-keluar bengkel.
Akibat sering berkeliling, Masril relatif sulit ”ditangkap”.  Selama singgah dari satu tempat ke tempat lain itu, atas undangan kelompok tani, Masril selalu memotivasi agar LKMA didirikan sebagai solusi permodalan petani. Maka, dalam ranselnya tersimpan aneka perlengkapan penunjang aktivitas, seperti spidol, beragam contoh dokumen pendukung pendirian dan operasional LKMA, serta laptop.
”Laptop ini hadiah dari (ekonom) Faisal Basri, waktu kami undang ke Agam melihat LKMA,”kata Masril, yang mengaku bermodal keberanian untuk berhubungan dengan banyak orang. Segudang pengalaman dan orang dia temui dalam perjalanan yang menghabiskan biaya Rp 500.000 per bulan itu.
Perjalanan tersebut juga membuat dia jarang berkumpul dengan keluarga. Dalam sebulan hanya dua hari ia bersama istri dan anaknya di Nagari Tabek Panjang, Baso, Agam. Selebihnya, mereka berkomunikasi lewat telepon.
Proses panjang perjuangan Masril mendirikan LKMA diawali pada 2003. Sebagai petani, ia menanam padi serta membudidayakan jagung dan ubi jalar. Waktu itu ia ingin beralih menjadi petambak lele. Sampai suatu hari, ia bertemu seniman-petani Rumzi Sutan yang mendendangkannya lagu tentang cita-cita kemandirian petani.
Sejak itulah Masril bertekad memajukan petani. Ia lalu mengikuti sekolah lapangan (SL) petani dari Dinas Pertanian Sumbar di Nagari Tabek Panjang, Baso, Agam. Di sekolah lapangan itu, ia tersadar bahwa persoalan utama petani adalah permodalan. Hal ini tak bisa dipecahkan industri perbankan. Maka, tercetus ide untuk membuat bank petani, demi memenuhi kebutuhan mereka.
Di benak para petani pun relatif alergi terhadap pendirian koperasi. Jadilah ide Masril tak bersambut. ”Berdasarkan rapat evaluasi dan pengalaman kami selama ini, koperasi hanya menguntungkan para ketuanya,” ujar anak pertama dari delapan bersaudara ini.
Seusai mengikuti sekolah lapangan, ia mengumpulkan sejumlah rekan dan membentuk tim beranggotakan lima orang. Tugasnya, mencari tahu seluk-beluk pendirian bank petani. Tim itu dibekali dana pencarian informasi Rp 600.000. Mereka menemui para mantan pegawai bank, dinas terkait, dan mendatangi bank-bank umum.
”Saya ke (Kota) Bukittinggi mendatangi bank yang ada. Saya bilang ingin membuat bank, bisakah diberi pelatihan,” cerita Masril, yang dijawab para bankir itu, ”tak mungkin”.
Tahun 2006 mereka ke Padang guna mengikuti diskusi dari Yayasan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas (AFTA). Saat itu sisa dana pencarian informasi Rp 150.000, masih dipotong uang bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas Rp 40.000 gara-gara salah membaca rambu lalu lintas.
Dalam diskusi yang dihadiri pejabat Bank Indonesia itu, Masril diberi tahu bahwa dana perbankan cukup banyak. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk modal kelompok tani.
”Saya bilang, kami ingin modal itu untuk membuat bank. Saya tanya caranya,” kata Masril, yang diyakinkan bisa mendirikan LKMA. Sejak itu dia rajin membaca buah pikiran Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Prof Mubyarto.
Modal mendirikan LKMA diperoleh lewat penjualan saham Rp 100.000 per lembar kepada ratusan petani. Setelah modal diperoleh, muncul masalah pembukuan. Mereka lalu mengikuti pelatihan konsultan dari Yogyakarta.
”Waktu itu ada LKMA di Kabupaten Pasaman yang sudah berdiri. Sewaktu kami mau belajar, ternyata harus membayar. Jadilah kami belajar langsung dari ahlinya,” kata Masril yang tak memungut uang jasa setiap kali berbagi pengalaman tentang LKMA.
Beragam produk tabungan atau pinjaman berbasis kebutuhan langsung petani secara spesifik ditelurkan LKMA, seperti tabungan ibu hamil, tabungan pajak motor untuk pengojek, dan tabungan pendidikan anak.
Tahun 2007, Menteri Pertanian Anton Apriyantono meresmikan LKMA Prima Tani. Ia tercenung mendengar cerita Masril. ”Kalau Pak Menteri bikin seperti yang saya lakukan, tentu hasilnya lebih cepat bagi petani,” ceritanya tentang pertemuan itu. Setelah itu, pemerintah meluncurkan program PUAP.
Perjuangan Masril bukan tanpa hambatan. Berbagai cibiran pun datang, juga dari keluarga.”Kepada istri saya katakan, jika kita ikhlas mengerjakan sesuatu, Insya Allah ada balasannya,”kata Masril.
Hal itu terbukti. Tahun 2008 ia dikontrak perusahaan Jepang dengan gaji Rp 2,5 juta per bulan. Kini, ia menjadi konsultan perusahaan Belanda bergaji Rp 3,5 juta sebulan.
Masril bertahan memajukan petani sebab ia tak ingin mereka terus-menerus dieksploitasi, terutama saat menjelang pemilihan umum. Kini, ia menyiapkan pembentukan lembaga bernama Lumbung Pangan Rakyat. Targetnya, mengganti peran Bulog yang tak bertugas menurut fungsi yang diamanatkan.
”Lumbung Pangan Rakyat sudah saya uji coba, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Tunggu saja, petani sudah punya kelompok tani sebagai ’perusahaan’, LKMA sebagai ’bank’, dan Lumbung Pangan Rakyat sebagai ’Bulog’-nya,” kata Masril bersemangat.

Kehidupan Pribadi

Masril Koto merupakan anak pertama dari delapan bersaudara. Lelaki berkulit legam berasal ini dari Kecamatan BasoKabupaten AgamSumatera Barat. Di kampung halamannya, ia adalah petani dan peternak. Namun, sejak tahun 2006 ia adalah seorang banker.

Sederhana

Masril berperawakan kecil, berkulit sawo matang, berkumis lebat, bertampang lucu, dan murah senyum. Masril juga seorang yang sederhana. Hal ini tercermin dari penampilannya dalam setiap acara. Misalnya, ia menggunakan sandal jepit saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Inklusi Keuangan Kawasan Timur Indonesia di Hotel Sahid Makassar dan menggunakan kaos putih serta jaket dan celana kain hitam dalam acara Kick Andy yang menjadikan ia sebagai tamu paling sederhana diantara tamu lainnya.

Pendidikan

Masril adalah seorang yang tak tamat Sekolah Dasar (SD). Ia meninggalkan bangku SD saat berada di kelas 4 karena kendala keuangan. Ia hanya pernah mengikuti sekolah lapangan (SL) petani dari Dinas Pertanian Sumbar di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Bank Tani

Masril adalah pendiri sebuah lembaga keuangan tempat para petani bisa mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal usaha yang bernama LKMA Prima Tani. Banyaknya petani yang sulit mencari pinjaman modal menginspirasi Masril untuk membentuk lembaga keuangan para petani yang disebutnya Bank Tani atau Bank Petani tersebut. Ia menjadi pendiri LKMA Prima Tani di Nagari Koto Tinggi dan 580 LMA lain yang tersebar di seantero Sumatera Barat yang kesemuanya memiliki aset mencapai 100 miliar rupiah. LKMA Prima tani mulai dirintisnya bersama teman-temannya pada tahun 2002 dan pada tahun 2006 usaha tersebut membuahkan hasil. Setiap LKMA yang dibinanya memiliki minimal 5 karyawan yang biasa diambil dari anak-anak petani, terutama mereka yang putus sekolah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran.

Bank Tani Maros

Saat ini, Masril sedang berusaha mendirikan LKMA atau Bank Tani di Kecamatan TanraliliKabupaten MarosSulawesi Selatan. Niat baiknya ini ia kemukakan dihadapan pejabat bankguru besarekonom, dan pelaku usaha yang menghadiri Seminar Nasional Inklusi Keuangan Kawasan Timur Indonesia di Hotel Sahid Makassar, dimana Masril yang hanya menggunakan sandal jepit menjadi pembicara dalam kuliah umum tersebut. Ia memfokuskan Bank Tani Maros untuk petaicabai terlebih dahulu, sebelum merambah petani-petani lainnya, dengan mekanisme sama seperti Bank Tani yang didirikannya di Sumatera Barat dengan tetap memerhatikan kearifan lokal. Kemajuan Bank Tani Maros adalah sudah ada 100 petani yang akan menjadi pemegang saham pertama, dimana petani-petani tersebut mayoritas adalah petani yang tidak menikmati Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sources:

Peringkat Kemiskinan di Aceh dan Membandingkannya dengan dana APBD Aceh

Aceh Nomor Satu Termiskin Di Sumatera

Persentase penduduk miskin di Aceh pada September 2011 sebesar 19,48 persen mengalami penurunan dibandingkan Maret 2011 sebesar 19,57 persen. Demikian dikatakan Kepala BPS Aceh, Syech Suhaimi, Senin (02/1) tadi siang.

Ia menjelaskan persentase penduduk miskin didaerah perkotaan menurun sebesar 0,66 persen, sementara di daerah pedesaan terjadi peningkatan sebesar 0,14 persen. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi perekonomian Aceh, Indeks Harga Konsumen, tingkat pengangguran terbuka dan Nilai Tukar Petani.

Syech juga mengakui bahwa di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh nomor satu paling miskin diantara provinsi lain. Bahkan secara nasional penduduk miskin paling banyak masih di Pulau Jawa dan Sumatera, baru kemudian menyusul Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Bali.

"BPS Aceh belum menerima data perbandingan kemiskinan di seluruh Indonesia dari Jakarta, tapi saya tegaskan bahwa Aceh juara satu kemiskinan di Sumatera," kata Syech menyakinkan.

Hasil analisis The Globe Journal dari Badan Pusat Statitsik menyebutkan jumlah penduduk miskin selama enam bulan di Aceh bertambah. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin sebanyak 894.081 orang dan pada September 2011 meningkat menjadi 900.019 orang.

Orang miskin di Aceh pada September 2011 paling banyak berada di pedesaan yaitu sebanyak 730.890 orang dibandingkan di perkotaan hanya 169.300 orang.

Untuk mengukur angka kemiskinan ini, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya.

“Dengan pendekatan ini maka dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Aceh,” kata Syech Suhaimi kepada sejumlah wartawan saat meluncurkan siaran statistik Desember 2011.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan pada September 2011 adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi September.


10 Provinsi Paling Miskin di Indonesia

2011-08-18 10:12:00
Hasil Sensus Nasional Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. Angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah.


Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono belum lama ini mengungkapkan, provinsi yang masuk dalam kategori termiskin sepanjang 2010 ,
antara lain meliputi Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Adapun yang menjadi dasar penentuan kategori miskin, lanjutnya, adalah pendapatan per penduduk, akses kesehatan, akses pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur.

Sementara itu Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi. 

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)

No
Provinsi 
Angka Kemiskinan
1
papua Barat
36,80

2
Papua 
34,88

3
Maluku
27,74

4
Sulawesi Barat
23,19

5
Nusa Tenggara Timur 
23,03

6
Nusa Tenggara Barat
21,55

7
Aceh
20,98

8
Bangka Belitung
18,94

9
Gorontalo
18,70

10
Sumatera Selatan
18,30


Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Menurut pendekatan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Provinsi Papua Barat masuk dalam peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di indonesia, provinsi yang baru berdiri ini memiliki angka kemiskinan sekitar 36,80% dari total jumlah penduduk sekitar 770 ribu jiwa.provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang diberikan status istimewa oleh pemerintah berupa ada nya Majelis Rakyat Papua(MRP) yang berdampingan dengan DPRD di provinsi papua. potensi yang ada di papua barat antara lain dari pariwisata,tambang minyak dan gas,serta perkebunan.sektor pariwisata yang terkenal antara lain Kepuluaan Raja Ampat yang begitu eksotis,sedangkan dari tambang di papua barat terdapat tambang minyak dan LNG,sementara itu dari perkebunan juga di dominasi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit.

Di peringkat nomor 2 ada provinsi papua,provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya. Provinsi yang merupakan paling timur Indonesia ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki wilayah Dati III terbanyak, yaitu total 29 wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 27 kabupaten.

Provinsi yang beribukota di Jayapura ini sangat kaya sekali akan sumber alam nya, bila Anda bertanya di mana freeport berada jawaban-nya ya di provinsi Papua ini. Tepatnya di Kabupaten Mimika. Perlu diketahui, freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD per tahun nya.

Di urutan ke 3 ada Provinsi Maluku, provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta. Provinsi yang pernah terkena konflik akibat gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ini mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian yang diandalkan sebagai sumber pendapatan. Sebagai contoh sudah sejak zaman dahulu kala Maluku begitu terkenal dengan rempah-rempahnya, bahkan pertama kali penjajah yang datang ke Indonesia yaitu portugis mendarat pertama kali di Maluku sejak tahun 1500-an.

Di urutan ke empat ada Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang tergolong baru ini hasil pemekaran dari Provinsi Sulsel dan dinyatakan berdiri pada tahun 2004 lalu yang beribukota di Mamuju. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase sekitar 23 persen dari total 1,158 Juta penduduknya.

Sektor perekonomian yang begitu diandalkan dari provinsi ini adalah di sektor pertanian dan perkebunan, produk yang dihasilkan antara lain cengkeh, rempah-rempah, kopi dan kakao. Namun Sulawesi Barat juga memiliki kandungan emas, batu bara dan minyak bumi yang belum tereskplorasi.

Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Provinsi yang memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta ini punya persentase kemiskinan yang beda tipis sama provinsi Sulbar yaitu 23 persen. Provinsi ini mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya. Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.

Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.

Sementara itu Provinsi Kalimantan Barat menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan, seperti pengakuan Kepala BPS setempat Iskandar Zulkarnain.

"Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen," ungkapnya.

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, tentunya  sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.(ard/BPS/BS)



Dana APBN 2012 untuk Aceh Rp27,477 Triliun

Banda Aceh, (Analisa). Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2012 kembali mendapatkan dana cukup besar. Jumlah total APBN tahun depan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Aceh dan lembaga vertikal sebesar Rp27,477 triliun.
Dana itu terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 Rp8,280 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp19,196 triliun. DIPA untuk Aceh ini akan diterima 41 departemen/badan vertikal, sedangkan dana transfer daerah diterima 23 kabupaten/kota plus provinsi.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyerahkan DIPA dana transfer daerah tahun 2012 tersebut kepada para kuasa pengguna anggaran instansi vertikal dan para bupati/walikota se-Aceh di Aula Gedung Serba Guna Kantor Gubernur, Jumat (23/12).

DIPA terdiri dari dana dekonsentrasi senilai Rp699,1 miliar, tugas perbantuan Rp625,9 miliar, kantor daerah Rp4,169 triliun, kantor pusat Rp2,213 triliun dan urusan bersama Rp572,5 miliar
.
Penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan gubernur kepada 10 Satuan Kerja (Satker) seperti Kodam Iskandar Muda (IM) sebesar Rp764,6 miliar, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rp318,4 miliar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Rp36,216 miliar, Polda Aceh Rp13,568 miliar, BPM Desa Kabupaten Pidie Rp55,162 miliar, BPM Kabupaten Pidie Jaya Rp27,363 miliar, BPM Kabupaten Aceh Besar Rp40 miliar, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Rp19,871 miliar, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh Rp7,390 miliar dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Banda Aceh Rp4,987 miliar.


"Sebagai wakil pemerintah di Aceh, hari ini, saya menyerahkan DIPA tahun 2012. Penyerahan DIPA kali ini dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini penyerahan DIPA dapat dilaksanakan akhir tahun anggaran 2011, sebelum tahun anggaran 2012 dimulai," ujar Irwandi Yusuf.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Kasdam IM Brigjen TNI Pandu Wibowo, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Husein Hamidi, dan pejabat yang mewakili Kajati Aceh, dan Pembantu Rektor IV Unsyiah, Prof Dr Ir Darusman M.Sc.

Alokasi dana yang ditransfer pemerintah pusat ke Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota pada tahun anggaran 2012, berjumlah Rp19,1 triliun lebih. Angka ini naik signifikan dibandingkan penerimaan tahun 2011 yang hanya Rp15,2 triliun.

Dana transfer tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana otonomi khusus (Otsus). DAU Aceh tahun 2012 mencapai Rp10,2 triliun, sedangkan tahun 2011 Rp8,4 triliun. DAK Aceh 2012 senilai Rp932,0 miliar, sedangkan tahun 2011 Rp912,6 miliar. Dana Otsus Aceh tahun 2012 juga naik. Pada 2011 hanya Rp4,5 triliun, sekarang naik menjadi Rp5,4 triliun.

"Saya berharap DIPA dan dana transfer daerah tersebut harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas belanja, dengan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Pemerintah sangat berkepentingan agar anggaran yang disediakan dapat diserap dengan baik melalui belanja yang efektif dan efisien," jelasnya.

Gubernur Irwandi juga mengingatkan para penerima anggaran, seperti yang pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ke depan akan menghadapi tantangan besar, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Tantangan itu dikhawatirkan, tidak saja dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Karena itu, saya berharap, agar seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan satuan kerja instansi vertikal yang ada di Aceh agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian serta dapat menstimulasi pergerakan ekonomi di Aceh," harapnya.

Irwandi meminta agar dalam pelaksanaan anggaran 2012, harus bekerja lebih keras. "Mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pastikan program-program yang kita susun dapat berjalan dengan transparan dan bersih sehingga rakyat dapat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan," tegasnya.(mhd)

Sehingga, dari pernyataan diatas dengan dana APBD mencapai triliunan rupiah, tak sepantasnya aceh menyandang gelar provinsi ke 7 termiskin di Indonesia. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti.




Sources: 
http://www.theglobejournal.com/kategori/ekonomi/aceh-nomor-satu-termiskin--di-sumatera.php
http://www.108csr.com/home/top_story.php?id=183
http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/24/27622/dana_apbn_2012_untuk_aceh_rp27477_triliun/